Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kembali menyambangi DPRD Kabupaten Pati mempertanyakan progres revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Pati, Senin (20/1/2020)
Gunretno, salah satu perwakilan dari JMPPK menyampaikan jika selama ini JMPPK merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi perda RTRW. Padahal, sebagian besar yang menjadi fokus perda tersebut adalah wilayah Pati Selatan.
Menurutnya, revisi perda RTRW harus memakai pijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sebab jika tidak menggunakan KLHS, penerapannya dikhawatirkan tidak sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan.
“Kami memberi masukan, karena Perda Tahun 2011 itu banyak mata air yang tidak disebutkan, tidak terdata, maka penting ini untuk dilindungi,” ujarnya.
Ia mengatakan, revisi perda RRW ini harus memperhatikan antara jumlah penduduk serta banyaknya mata air yang ada. Hal tersebut mengingat dalam revisi Perda RTRW itu jumlah banyaknya mata air di wilayah ini tidak disebutkan, sehingga harus diluruskan. Terlebih, jumlah masyarakat Kabupaten juga semakin bertambah.
“Karena itu, kami memberi masukan kepada DPRD agar revisi Perda ini sesuai dengan daya dukung dan daya tampung,” jelasnya.
Baca juga : Kunker ke Jateng, Jokowi: Jangan Sampai Muncul Gelombang Kedua Virus Corona
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo yang juga merupakan anggota dari Komisi C DPRD Kabupaten Pati menjelaskan bahwa saat ini revisi perda RTRW itu masih dalam tahap pembahasan. Selain itu drafnya baru dikirim ke Pemprov Jateng.
“Kami masih pembahasan, karena itu nanti masukan JMPPK ini bisa kita bahas lagi. Usulan JMPPK itu sangat penting. Apalagi selama ini mereka juga sudah melakukan kajian bahkan sampai konsultasi ke presiden. Selain itu, secara geografis mereka berada di Pegunungan Kendeng,” jelasnya.
Sementara terkait pendirian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Bandang mengatakan hal tersebut perlu dipikirkan matang-matang agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.
“Kami bukannya tidak proinvestasi, tidak. Tetapi jangan sampai kita proinvestasi tetapi menyakiti hati rakyat, terutama lingkungan kita,” pungkasnya. (adv)
Baca juga :
- Toko Modern Langgar Perda, Dewan Pati Panggil Dinas Terkait
- Sambut Idul Adha di Fase New Normal, Kemenag Edarkan Protokoler Sholat Idul Adha
- Kemenag Pati: Pemberangkatan Haji Indonesia DiBatalkan. Ibadah Haji Hanya untuk Jamaah Lokal Mekkah
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
