Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com –Tersiar kabar, Menteri Koperasi dan UKM nantinya menginginkan para pelaku UMKM terhubung ke lembaga perbankan, perpajakan, dan BPJS.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso menyoroti wacana menteri tersebut. Di tingkat daerah menurutnya wacana ini dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) lantaran ada bagi hasil di sektor pajak.
Baca juga: Kasus Bunuh Diri Siswi SMA, Dewan Pati Imbau Guru Utamakan Pendampingan
“Program itu kan usaha meningkatkan pajak. Pemda juga diuntungkan nanti ada bagi hasil,” kata Narso, Rabu (21/10/2020).
Jika benar wacana ini direalisasikan, lebih lanjut Narso mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten untuk lakukan pengawasan di sektor BPJS untuk meminimalisir oknum pengusaha yang sengaja menurunkan kelas kepesertaan BPJS nya lantaran menghindari pajak.
“Cuma efeknya dengan ini menyebabkan UMKM menurunkan kepesertaan BPJS supaya tidak kena pajak,” tambah Narso.
Pasalnya, jika tidak diawasi pelaku UMKM bisa mendaftar BPJS yang turun kelas mendapatkan subsidi dari pemda.
“Imbasnya kelas 3 dapat subsidi dari Pemda. Jangan sampai Pemda membayari subsidi untuk orang yang mampu,” pungkas Narso (Adv/MA/AZ/SHT)
Baca juga:
- Sebut NU Wadah PKI, Dewan Pati: Pernyataan Gus Nur Sakiti Warga NU
- Bantu Pengentasan Kemiskinan, Kabupaten Rembang Optimalisasi Baznas
- Pendaftaran Bantuan UMKM Tahap 2 Berlangsung, Dewan : Peluang Bagi Pengusaha Mikro
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Wartawan Area Kabupaten Pati