Semarang, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi pilkada serentak. Netralitas ASN, menurut Ganjar, sangat penting.
Hal itu disampaikan Ganjar usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11/2020).
“Kita mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya kan di dalam prakteknya seringkali menjelang pilkada kan diganti-ganti,” kata Ganjar.
Terkait pergantian, kata Ganjar, ada aturan dan pedoman yang mesti diperhatikan. Sehingga, Ganjar meminta pada pelaksanaannya nanti hal itu dilakukan secara sesuai terlepas dari pilihan politik.
“Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan, biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman, dengan tenang. Tidak dibatasi oleh politik kalau mau pilkada,” ujar Ganjar.
Baca juga: Tujuh ASN Kota Semarang Diduga Langgar Netralitas
Terlepas dari hal itu, Ganjar juga meminta agar ASN tahu diri. Dalam artian, tidak lantas melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada Pilkada dengan tujuan tertentu.
“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu yang terjadi biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar.
Ganjar kembali menegaskan, soal pentingnya netralitas ASN. Terutama di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Ganjar berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, menyebut hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.
“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang dan sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya dan tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar. (*)
Baca juga:
- Klaster Covid-19 Pilkada, Salah Satu Calon Wakil Bupati Purbalingga Terkonfirmasi Positif
- Pilkades di Pati Direncanakan Bulan Maret 2021
- Bawaslu Jateng Catat 16 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Kampanye Pilkada 2020
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur : Ulfa PS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
