Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Setelah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/1), program vaksin Covid-19 mulai berlangsung di berbagai daerah. Untuk tahap awal ini, vaksin Covid-19 baru diberikan ke tenaga kesehatan.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej sempat mengungkapkan warga yang menolak untuk divaksin dapat dikenai denda bahkan dikenai pidana. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.
Baca juga: Video : Marak Terjadi Kekerasan Seksual, Dewan Pati Respons RUU PKS
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pati, Noto Subiyanto mengungkapkan pemerintah perlu menggunakan hak asasi kemanusiaan. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang lebih baik untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksin Covid-19.
“Sekarang ini kondisinya kan serba kekurangan, mencari makan saja sulit, kalau ditambah dengan hukuman, jadinya repot,” ujarnya Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan.
Meskipun begitu, Noto meminta masyarakat untuk mengindahkan kebijakan pembelakuan vaksinasi. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian meningkat hingga kini. (ADV/AZ/SHT)
Baca juga:
- RUU PKS Dikaitkan Legalisasi LGBT dan Perzinahan, Begini Tanggapan Dewan
- PPKM, Dewan Pati Minta Desa Gencarkan Sosialisasi
- Pemberlakuan PPKM, Dewan: Kita Fokus Kesehatan
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
