Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Hardi bersama Ketua Komisi C Siti Maudluah menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
Menurut Hardi, acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (28/1/2021) ini perlu dilaksanakan sejak awal untuk menyusun kebutuhan anggaran yang nantinya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Sebelum menjadi APBD, konsultasi publik rancangan RKPD ini menjadi bahan dalam musyawarah dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
Baca juga: Dewan Pati Berharap Vaksinasi dapat Kurangi Angka Kasus Covid-19
“Ini adalah Konsultasi awal tentang RKPD. RKPD ini memang dibutuhkan sejak awal. Nanti ditindak lanjuti dengan Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten sehingga nanti menjadi ABPD,” ungkap Hardi saat ditemui selepas acara.
Menurutnya, rancangan RKPD memang harus awal dilaksanakan. Hal ini agar kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berpihak kepada masyarakat.
“Rancangan ini tahun 2022. Rancangan ini harus awal seperti e-planning. Kalau 2022 pengajuannya 2021. Sehingga ada rangkaian yang harus dilaksnakan,” tutur Hardi.
Baca juga: Kasus Kematian Tertinggi, Dewan: Sebab Terlambatnya Penanganan Medis
Dalam acara itu, Bupati Kabupaten Pati Haryanto mempersilahkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat maupun tokoh masyarakat untuk menyampaikan harapan-harapannya.
Mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Forum Anak Kabupaten Pati.
Di akhir acara, Hardi, bersama beberapa perwakilan OPD dan oraganisasi kemasyarakatkan juga melakukan penandatanganan berita acara. (Adv/UH/AZ/SHT)
Baca juga:
- Warga Keluhkan Sejumlah Jalan Rusak, Dewan Dorong Perbaikan
- Instansi Pemerintah Sempat Tak Bayar PBB, Dewan: Seharusnya Beri Contoh Baik
- Dewan Sayangkan TKI yang Tak Diperpanjang Kontraknya
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Wartawan