Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengimbau kepada Pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada publik tentang prioritas sasaran Bantuan Sosial Tunai (BST). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD, Muntammah.
Ia menyebut masih banyaknya bantuan sosial di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak tepat sasaran.
“Harus ada sosialisasi prioritas penerima BST. Selain itu, pemerintah harus mengelompokkan tingkatan strata masyarakat. Mana yang kaya, mana yang cukup, dan mana yang kekurangan,” ungkapnya kepada palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com, Jumat (27/2/2021).
Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan agar masyarakat mengurangi budaya konsumtif.
“Masyarakat sudah seringkali saya ingatkan, mohon kurangi budaya konsumtif terutama bagi mereka yang ekonominya cukup tapi mengaku kurang,” imbuhnya.
Situasi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Karena, kekhawatiran terjadi apabila data yang terverifikasi adalah data-data orang yang ekonominya sudah dikatakan layak.
Ia mengaku, bantuan yang sudah ada sangat membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, perlu ada pembaruan data supaya sasaran BST terarah kepada masyarakat yang notabene membutuhkan.
Perlu diketahui, BST hanya diberikan selama empat bulan sekali. Harapannya BST dapat diperpanjang sebagaimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang mencapai 12 bulan.
Proses vaksinasi seluruh penduduk diperkirakan baru akan selesai pada tahun depan. Akibatnya kegiatan ekonomi belum dapat pulih sepenuhnya, karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Berdasarkan hasil survei dampak Covid-19, kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh usaha mikro kecil adalah bantuan modal usaha, keringanan tagihan listrik, dan penundaan pembayaran pinjaman.
Upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi di pemerintah pusat harus diikuti pula oleh pemerintah daerah. Optimalisasi anggaran daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat sangat diperlukan.
Tim Redaksi Khusus Video dan Konten