Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, berbagai bantuan sosial dihentikan oleh pemerintah. Disetopnya bantuan tersebut disebabkan tidak adanya anggaran lanjutan untuk meng-cover dana bantuan.
Di daerah, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Narso, mengusulkan daripada menghentikan bantuan sosial, pemerintah harusnya mengurangi jumlah penerimanya.
Menurutnya pengurangan penerima manfaat dapat dilakukan dengan memperbarui data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Sebab di lapangan, Narso, menemukan banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dengan bantuan lain. Kondisi ini tentunya membuat pengeluaran negara terasa sia-sia.
“Yang tidak tepat sasaran atau yang NIK nya salah dan seterusnya harusnya diperbaiki. Harus di-upgrade meski bisa berisiko menimbulkan konflik horizontal ketika pengurangan dan pencoretan data itu dilakukan,” kata Narso yang juga Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI).
Oleh sebab itu pemerintah desa diminta jujur dalam menetapkan daftar kriteria perorangan ataupun rumah tangga yang layak untuk diusulkan dalam DTKS. Pasalnya Dinas Sosial tak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi penuh dalam penetapan data penerima manfaat.
Masyarakat penerima manfaat bansos juga diimbau memiliki kesadaran, bagi yang sudah mampu agar mundur dari KPM agar bansos disa disalurkan ke golongan yang membutuhkan.
Tim Redaksi Khusus Video dan Konten
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
