Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati menyebutkan sebanyak 19.501 penerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan Juni mengalami saldo rekeningnya kosong atau BPNT-nya tidak cair.
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, Tri Haryumi, menyebutkan kuota BPNT Kabupaten Pati sebanyak 138.757.
Namun yang terdaftar di bank sebanyak 137.442. Sedangkan yang cair pada bulan Juni sejumlah 117.941. Artinya sebanyak 19.501 pada bulan Juni tidak cair.
Baca Juga: BPKAD Pati Prediksi Pendapatan Asli Daerah Triwulan Dua Turun
“Bansos BPNT sama PKH memang ada saldonya yang kosong itu karena perbaikan data dan langsung dicut dari atas, dari Kemensos. Artinya bukan lewat dari bawah,” paparnya
Padahal pada bulan Maret lalu BPNT yang cair sebanyak 119.151. Menurut Tri Haryumi data tersebut selalu diperbaiki. Namun, saat ini penerima BPNT yang saldonya kosong kembali bertambah.
“Hal ini karena ketika kita kawal kita lihat ternyata ada NIK yang belum padan dengan di pusat. Yang kedua karena belum E-KTP. Ketiga karena sudah meninggal dunia. Keempat karena pindah tempat. Kelima tidak ada komponennya. Artinya tidak ada orangnya,” ujarnya
Baca Juga: Oksigen Menipis di Sejumlah Rumah Sakit, Bupati Pati: Saya Agak Was-Was
Ia menuturkan bahwa pihaknya terus memperbaiki data tersebut. Namun, untuk finalisasi, pihaknya menunggu dari Kemensos.
Pada tanggal 25 Mei lalu pihaknya sudah melakukan finalisasi kedua. Data yang difinalisasi tersebut sudah dinaikkan ke pusat.
“Sampai dengan sekarang belum ada informasi. Lah kami tetap menunggu informasi itu ketika ada finalisasi, secara otomatis data yang perbaikan ini segera kita luncurkan lagi ke Kemensos lagi,” katanya
Ia juga menambahkan bahwa pada bulan Mei lalu pihaknya mengusulkan hampir 16.000 pengusulan baru. Usulan tersebut meliputi BPNT dan PKH.
Baca Juga: Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Pati Menipis
“Karena beliau masuk DTKS. Dan sampai sekarang belum ada informasi dari pusat. Itu sudah pengesahan dengan pak Bupati. Sudah kita naikkan,” jelasnya
Dari mulai tahun 2020, lanjutnya sebenarnya sudah ada banyak perubahan. Dengan adanya Covid-19, pihaknya memiliki bansos yang cukup banyak. Namun, berjalannya waktu sudah ada perbaikan. Hingga saat ini tinggal BPNT dan PKH.
“BPMT perluasan diakumulasikan menjadi yang reguler. Sehingga jadi satu. Tapi perbaikan data ini diolah terus. Sehingga dengan adanya saldo kosong ini harus kita perbaiki. Mestinya pihak desa harus mau. Kalau ada NIK tidak padan dinsos berusaha membantu dengan dipadankan dengan Disdukcapil. Tapi terkait belum E-KTP mau tidak mau beliau yang harus melangkah. Karena beliau yang tau KPM nya. Kemudian yang meninggal harus di-cut. Yang pindah harus perbaikan administrasi,” pungkasnya (*)
Baca Juga:
- Hindari Kerumunan, Pagelaran Wayang Sedekah Bumi di Pati Dibatalkan
- Terjadi Ledakan Kasus Covid-19, BPKAD Pati Pastikan Tak Ada Lagi Refocusing Anggaran
- Terganjal Administrasi, Penyaluran Insentif Nakes di Pati Jadi Lambat
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Mila Candra
Wartawan