Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Sejumlah warga Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mengadu kepada Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono perihal berbagai bantuan sosial dari pusat yang tidak tepat sasaran.
Keluhan tersebut disampaikan dalam reses Masa Persidangan Ketiga tahun sidang 2020/2021 DPRD Jawa Tengah di Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu, Sabtu (21/8/2021).
Salah satu warga kecamatan Tlogowungu, Eko mempertanyakan pendataan Bansos uang yang disalurkan pemerintah desa. Ada banyak bansos yang disalurkan pemerintah selama masa pandemi, namun banyak orang mampu yang malah dapat Bantuan tersebut.
“Ini bantuan banyak kok yang susah-susah nggak dapat. Saya tanyakan ke pihak desa. Kok katanya itu tergantung yang di atas. Maksudnya terus bagaimana. Desa kan ada yang memangku ya saya tanyakan desa,” kata Eko saat mengadukan kekesalannya kepada Anggota DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono.
Sukarni, warga Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu turut menimpali keluhan Eko. Ia yang berprofesi pedagang buah di pasar Lahar juga terdampak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pihaknya merasa sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah untuk menambal modal usaha.
Namun selama beberapa periode penyaluran Bansos tak ada satupun bansos yang ia dapat.
“Saya BLT dana desa tidak dapat, PKH juga tidak terdaftar. Saya mau daftar, daftarnya dimana? Lalu kemarin saya mau daftar BLT UMKM tapi karena punya utang bank di BRI, tidak bisa dapat. Orang yang seharusnya berhak dapat, malah tidak dapat. Malah yang dapat orang yang mampu semua,” kata Sukarni saat menyampaikan uneg-uneg-nya kepada Endro.
Terkait laporan tersebut, Endro mengaku Bansos yang sering tak tepat sasaran. Ia pun mengaku jika pihaknya sempat berkeliling saat Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) beberapa waktu lalu, masalahnya hampir sama. Hal itu, ditengarai karena data kelompok penerima manfaat (KPM) Bansos tahun ini masih mengacu data tahun 2016-2017.
Selain itu, untuk update data KPM berjalan molor lantaran Menteri Sosial yang lama ditahan KPK atas tuduhan kasus korupsi bansos.
“Data yang mendapatkan bansos itu disusun 2016-2017 oleh menteri yang lama. Karena terburu kecekel KPK belum sempat diperbaiki. Karena perbaikan data itu tidak sederhana. Padahal Bansos harus segera dibagi,” kata Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Memang sudah kita prediksi kalau ada yang tepat sasaran. Ada yang sudah mati masih dapat, dan sebagainya,” tambahnya.
Terkait aduan penyaluran Bansos di Tlogowungu yang tak tepat sasaran, Endro mengaku akan menindaklanjutinya dalam sidang DPRD Jawa Tengah maupun ke Gubernur Jawa Tengah.
Ia juga meminta warga Tlogowungu yang belum ter-cover Bansos untuk bersabar. Pasalnya dana APBN negara saat ini juga terbatas. (*)
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati/H1
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
