Blora, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menangani permasalah kemiskinan sangat diperlukan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah membuka rapat koordinasi replikasi program desa/kelurahan dampingan di Jawa Tengah pada Jumat (3/9/2021) dari Gedung A Lt. 2 Komplek Gubernuran Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo menyampaikan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi menuju desa lebih sejahtera.
“Kami laporkan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Tim TKPK Provinsi JawaTengah, rakor diikuti oleh Wakil Bupati/Walikota dan tim TKPK 35 Kab/Kota di Jawa Tengah secara virtual agar diperoleh kesamaan pandangan untuk pendampingan desa serta Kab/Kota mampu mengoptimalkan dana desa untuk pendampingan desa sehingga desa – desa di Jawa Tengah lebih sejahtera,” ungkapnya.
Wagub pun mengarahkan para OPD untuk turun langsung ke lapangan dan segera memberikan pendampingan ke desa-desa.
“Saat ini kondisi Covid-19 sudah membaik jadi saya minta kepada OPD yang memiliki desa bimbingan untuk segera turun ke lapangan karena beberapa waktu yang lalu sulit untuk turun ke lapangan memberikan pendampingan dikarenakan kesibukan kita menangani persebaran Covid-19 dan menyelesaikan sinkronisasi pendataan Covid19,” kata Wagub Taj Yasin.
Wagub juga memberikan arahan terkait dengan penanganan kemiskinan, serta meminta OPD terkait untuk melakukan pendataan tingkat kemiskinan saat ini.
“Untuk penanggulangan kemiskinan yang paling pokok adalah memperbaiki data DTKS. Sinkronisasi data kemiskinan penting. Saya ingin, ada pendataan anak yatim di desa dampingan kita dan berapa banyak masyarakat yang bisa menjadi orang tua asuh mereka,” kata Wagub Jateng.
Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat miskin.
“Saya mau kita benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang miskin. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dengan satu OPD satu desa dampingan mendapat ridho dari Allah utk memberikan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Blora Tri Yuli selaku Ketua TKPK Kabupaten setelah mengikuti arahan dari Wakil Gubernur memerintahkan kepada jajaran Tim TKPK untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
“Mari kita bersinergi untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur. Dengan data yang baik, penangggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan terukur. Saya minta untuk Blora dapat mereplikasi dan memperluas sasaran program satu OPD satu desa dampingan untuk mengentaskan kemiskinan,” papar Wabup.
Dalam rakor ini disampaikan pula beberapa materi dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” di Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan materi Coaching Bagaimana Pelaksanaan Desa/Kelurahan Dampingan.
Kemudian, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pentingnya Updating Data DTKS Dan Coaching Langkah-langkah OPD dalam Pendampingan Verval DTKS di Dwsa/Kelurahan Dampingan.
Berikutnya, Kepala Dinas Permasdes Provinsi Jawa Tengah memberikan materi Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
