palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Ada banyak Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan selama pandemi Covid-19 mengalami salah sasaran. Bahkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut pihaknya menemukan 31.624 Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif terdaftar sebagai penerima bansos.
Wanita yang akrap disapa Risma itu merinci sebanyak 28.965 PNS dalam data tersebut masih aktif menjabat, sisanya merupakan pensiunan. Seluruh data tersebut akan diserahkan ke daerah untuk diperbaiki.
“Jadi, setelah kami serahkan data ke BKN, ternyata ada indikasi yang PNS itu 31.624, yang aktif setelah kita cek itu 28.965, ini akan kita kembalikan ke daerah,” ungkap Risma saat Konferensi Pers ‘Pemadanan Data’ di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).
Diketahui, angka tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Mereka yang berstatus PNS memiliki profesi sebagai dosen maupun tenaga medis.
“Nanti kita akan kembalikan data ini, saya berharap daerah juga merespon baik,” tegasnya.
Penyaluran bansos dinilai carut marut. Apalagi Kemensos juga menemukan dugaan aparatur TNI/Polri menerima bansos Kemensos. Pihaknya masih melakukan pendataan terkait dugaan ASN TNI/Polri yang mendapatkan bansos.
“Kita sudah surati bapak panglima mudah-mudahan kami menerima jawaban karena di peraturannya tidak boleh ada yang menerima pendapatan rutin dapat bansos,” ungkap Risma.
Risma masih melakukan kajian terkait pemberian sanksi terhadap PNS dan ASN yang menerima bansos. Namun, pihaknya belum dapat memastikan sanksi apa yang akan diberikan.
“Saya tetap kembalikan ke daerah karena memang sesuai Undang-Undang 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, daerah yang berhak menghentikan, terkait sanksi kami belum sampai sana,” ungkapnya.
Diketahui, program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebanyak 134.347.246 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diperbaiki per Oktober 2021. Pada perbaikan tersebut, Kemensos menemukan nama keluarga pejabat di kementerian hingga menteri masuk dalam DTKS sebagai penerima bansos.
Kemensos selalu melakukan perbaikan data DTKS setiap bulannya untuk meminimalisir penyelewengan dan kecurangan bansos. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “31.624 PNS Ketahuan Dapat Bansos Kemensos.”
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com