Jakarta, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pelantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Untung Budiharto menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji mendapat kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
Berdasar penelusuran KontraS, Untung Budiharto masuk dalam anggota Tim Mawar di bawah komando Prabowo Subianto yang menorehkan rekam jejak kelam dalam kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998.
KontraS menilai pengangkatan Untung Budiharto semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak melihat rekam jejak seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Sehingga melantik para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di jabatan-jabatan tinggi.
Selain itu, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Tioria Pretty menyebut sebelum ada Untung telah ada dua anggota eks tim mawar juga sudah masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju.
“Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun juga, TNI, terkhusus Pangdam Jaya, memiliki peran untuk melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, diangkatnya Untung Budiharto menandakan tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap Tim Mawar.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan (SKep) tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1/2022) lalu.
Perlu diketahui, ada 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan lima orang dikenakan sanksi pidana dan pemecatan atas kejahatan penghilangan paksa, termasuk Untung Budiharto.
Namun sejak putusan ini dikeluarkan, Untung justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada. Bahkan, ia selalu mendapat jatah posisi strategis di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Ia dapat kepercayaan sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2020-2021, Direktur Operasi dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada 2020, Kepala Staf (Kasdam) I/Bukit Barisan pada 2019-2020, dan Wakil Asisten Operasi KSAD pada 2017-2019.
Keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998 merasa kecewa dengan keputusan yang diambil Panglima TNI dan Presiden Jokowi. Pasalnya langkah tersebut menodai keadilan yang diperjuangkan. Selama 24 tahun Paian Siahaan selaku orang tua korban penghilangan paksa menantikan hukuman bagi pelanggar HAM tapi malah penantiannya berujung sia-sia.
Ia mengecam pengangkatan Untung. “Pemerintah sengaja mempertontonkan kepada rakyat betapa Presiden Jokowi mengingkari janji kepada keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998,” ungkapnya.
Menurut Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, pemerintah komitmen menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat. Namun komitmen tersebut diingkari.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah mencari korban-korban yang hilang dan melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED), bukan justru memberikan ruang aman bagi para terduga pelaku pelanggaran HAM berat.
“Semakin tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Joko Widodo beserta jajarannya gagal dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia khususnya hak korban yang telah lama menanti keadilan,” tegas Fatia. (*)
Artikel ini telah tayang di kontras.org dengan judul “Impunitas Berjaya di Era Joko Widodo: Dulu Menculik, Sekarang Dilantik.”
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
