Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti mengatakan dalam rangka pembangunan, pemerintah desa di Pati diharap tidak hanya fokus untuk infrastruktur desa.
Dana yang dialokasikan pemerintah lewat Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), alokasi dana Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD atau dana lainnya juga bisa disiapkan untuk pembangunan sumber daya masyarakat desa.
Indikator pembangunan ekonomi desa yang berhasil bukan hanya dilihat dari segi infrastruktur desa yang baik atau fasilitas umum yang memadai. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan pendapatan penduduk juga menjadi indikator yang penting.
Warsiti mencontohkan di Kecamatan Tambakromo notabene warga berusia produktif pergi merantau ke luar negeri. Saat pulang ke kampung halaman mayoritas dari mereka sulit mendapat pekerjaan, khususnya untuk golong berusia lanjut yang tidak lagi produktif.
“Kalau menurut saya jangan sampai itu saja karena infrastruktur dapat didanai dari DD dan ADD. Memang. tapi kalau saya lebih dipemberdayaan penduduk di Kecamatan Tambakromo yang notabene orang perantauan. Itu butuh keahlian,” kata Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) itu, Selasa (18/1/2022).
Untuk meminimalisir pengangguran di desa, perlu ada pembekalan life skill yang bernilai jual.
“Ketika perantauan, nanti sepi beliau bisa pulang ke desa dengan bekal ilmu pertukangan, bengkel aku pengin seperti itu,” imbuh politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
Ia mengaku, dalam beberapa kegiatan pemberdayaan desa kerap menggandeng dinas terkait untuk memberi pelatihan life skill kepada masyarakat.
“Pelatihan ini kita bisa bekerjasama dengan dinas terkait, bisa dari Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pemberdayaan jahit. Kalau kue-kue juga ada Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin),” tandasnya. (*)
Wartawan Area Kabupaten Pati