Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Di tengah cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jawa Tengah, Anggota DPRD Pati, Nur Sukarno dari Komisi B meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk melakukan mitigasi bencana banjir di lingkungan area pertanian.
Menurutnya, perlindungan masyarakat dari dampak bencana alam bukan hanya di sektor keselamatan warga, melainkan mengamankan sektor perekoniman dan pangan. Meski begitu, keduanya berhak atas pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada.
Saat musim penghujan, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang berpotensi dilanda banjir tingkat sedang dan tinggi. Khususnya untuk area pesawahan yang sudah dipastikan terdapat area yang terendam banjir setiap tahunnya.
Terdapat dua hal yang diminta Nur Sukarno terkait penanganan banjir di area pesawahan. Pertama, Pemerintah diminta untuk mengusahakan bantuan benih kepada para petani yang sawahnya gagal tanam akibat banjir.
Bibit gratis tersebut diperlukan untuk masa turun tanam pasca banjir. Pada masa tersebut, masyarakat kesulitan memperoleh bibit padi. Hal itu diperparah dengan perekonomian mereka yang juga tidak stabil akibat banjir.
Kemudian, pemerintah diminta untuk mengajukan alokasi pupuk bersubsidi tambahan, sehingga para petani yang melakukan tanam ulang bisa menebus pupuk bersubsidi untuk tanam lanjutan.
“Masalah sawah yang kebanjiran harus ada kebijakan bantuan benih, pupuk bisa terpenuhi lagi, ada kebijakan bisa menebus pupuk bersubsidi lagi. Hal ini merupakan kewajiban Pemkab Pati,” kata Anggota Dewan Pati yang juga Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu saat diwawancara palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com.
Perlu diketahui, curah hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir, berdampak pada sektor pertanian padi di Kabupaten Pati. Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati mencatat, hingga pekan ini, terdapat 66 hektar sawah tersebar di Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Dukuhseti yang terendam banjir. (*)