palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Bambang Wuryanto atau kerap disapa Bambang Pacul, Ketua Bappilu PDIP menyindir Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan penundaan Pemilu. Dalam hal ini, ia menyebut bahwa Luhut merupakan sang Prime Minister dengan kekuatan politik kuat.
Semula, Bambang ini membicarakan terkait arahan dari Presiden Joko Widodo yang melarang menterinya untuk membahas penundaan Pemilu.
“Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. ‘Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu’. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk,” kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Bambang juga meminta agar Menteri mengikuti arahan Presiden dan sadar posisi.
“Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah,” kata dia.
Perlu diketahui sebelumnya, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan pernah berbicara terkait dengan penundaan Pemilu. Dalam hal ini, Bambang menyinggung Luhut terkait dengan prime minister.
“Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos,” kata Bambang.
“Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun,” jelas Bambang.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta para Menteri untuk tidak menimbulkan isu yang membuat kesulitan pada rakyat. Larangan ini termasuk juga terkait dengan penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden yang diperpanjang.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi,” tutur Jokowi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” kata dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Detik News dengan judul “Sindiran Ketua PDIP Soal Power Luhut Sang Prime Minister”
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com