Jakarta, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Koalisi Perjuangan Warga (Kopaja) memberi Surat Peringatan (SP1) untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara langsung di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Sekelompok aliansi tersebut melayangkan SP dikarenakan Anies belum juga mampu menyelesaikan masalah krusial yang ada di Jakarta.
Enam bulan sebelum jabatannya selesai dari DKI-1, Anies belum mampu membereskan sembilan permasalahan di daerahnya.
Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jenny Silvia menyebutkan sembilan permasalahan tersebut salah saatunya adalah kelangkaan air bersih sebagai dampak dari swastanisasi air.
Menurutnya sejak 1997, air bersih di Jakarta diprivatisasi oleh pemerintah melalui perjanjian kerja sama yang dibuat PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.
“Sejak saat itu hingga kini penguasaan dan pengelolaan air Jakarta beralih dari negara ke swasta,” jelas Jenny.
Sejak perjanjian kerja sama tersebut berlaku, warga mengalami sejumlah kerugian. Di antaranya jangkauan air bersih hanya bisa mencakup 62 persen wilayah Jakarta, dan 22,85 persen warga Jakarta tidak menikmati pelayanan air bersih.
Warga juga menyoroti penanganan banjir Jakarta yang belum optimal. Padahal, salah satu janji politik Anies saat Pilkada 2017 lalu adalah peningkatan efektivitas program penanggulangan banjir.
“Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai,” ungkap Jenny.
Selain itu, Kopaja juga menuntut Anies bersikap tegas atas adanya reklamasi demi pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan nelayan maupun masyarakat pesisir pantai. Apalagi salah satu janji politik Anies adalah menolak adanya reklamasi.
Namun kenyataannya janji tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Terbukti pulau C, D, dan G tidak dicabut izinnya. Serta ia malah memberikan izin reklamasi Ancol.
Terkait dengan pesoalan tempat tinggal, warga pun menyinggung hunian layak. Menurut warga, selama Anies menjabat sebagai Gubernur tak pernah mewujudkan program hunian layak yang telah lama diangan-angankan.
Selanjutnya, warga menyoroti masalah penggusuran paksa yang masih terjadi di era Anies. Warga Jakarta menginginkan ada pendekatan pembangunan yang tidak menggusur paksa.
Akan tetapi, warga melihat penggusuran masih terjadi dan puluhan kampung di Jakarta masih dalam ancaman penggusuran seperti Pancoran Buntu II, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tembok Bolong, dan lainnya.
Jenny menambahkan, warga juga menyoroti penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta yang belum sosial. Menurut warga, sejauh ini penanganan Covid-19 di Jakarta cukup baik dalam hal pengelolaan data dan informasi.
“Namun, terdapat tanggung jawab yang belum maksimal dan bahkan buruk dikerjakan Pemprov DKI. Pada 2021, angka testing tidak sesuai target dan fasilitas kesehatan kolaps,” ujar Jenny.
Selain itu, warga menyoroti hal lain seperti buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.
“Sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya,” pungkasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “Anies Dapat SP1 dari Warga: 9 Masalah Krusial Belum Tuntas.”
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com