palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan PSI mengungkapkan bahwa jumlah pasangan calon (paslon) yang ideal dalam pilpres 2024 adalah tiga pasang capres dan cawapres. Hal ini menurutnya agar pesta demokrasi lebih meriah.
“Pilpres 2024 idealnya diikuti minimal 3 pasang capres-cawapres karena beberapa alasan, pertama, dengan 3 pasang kandidat membuat ‘pesta demokrasi’ lebih meriah, rakyat punya alternatif pilihan lebih banyak. Semakin banyak kandidat semakin besar ruang kontestasi ide dan gagasan. Tentu positif bagi rakyat,” kata Raja Juli dikutip dari Detik News, pada Selasa (10/5/2022).
Kemudian, ia juga mengatakan dengan adanya 3 pasangan paslon ini maka polarisasi dapat dihindari.
“Dengan 3 pasang kandidat, polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 yang implikasi masih terasa saat ini lebih bisa diantisipasi dan dimitigasi. Polarisasi ‘head to head’ yang membelah secara hitam putih lebih bisa diantisipasi. Relatif akan terjadi relaksasi politik,” ucapnya.
Ia juga mengungkit kembali Pemilu 2019 yangmana banyak masyarakat yang berisik terkait dengan identitas capres yang didukung oleh partai Allah dan capres yang didukung oleh partai setan.
“Misalkan polarisasi pilihan kebijakan sedalam dan sejauh mana intervensi negara terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pajak tinggi vs pajak rendah beserta turunnya pada postur anggaran negara. Pro choice vs pro-life dan sebagainya. Sayangnya, keberisikan kita pada pemilu lalu bukan pada policy tapi identity. Capres didukung partai Allah vs capres didukung partai setan dan isu-isu murahan semacam itu. Celakanya, isu inilah yang dimakan di akar rumput,” jelasnya.
Meski, menurutnya, ‘berisik’ pada masyarakat demokratis biasa saja. Namun, ia berharap berisiknya masyarakat Indonesia ini berkenaan dengan kebijakan bukan identitas. Ia menilai adanya tiga kandidat ini lebih baik, mengeluarkan biaya dengan tiga paslon lebih baik daripada mengeluarkan biaya untuk perpecahan.
“Ada konsekuensi biaya. Tapi, saya kira Rupiah yang dikeluarkan untuk ronde kedua wajar dibayarkan ketimbang membayar biaya perpecahan dan keretakan sosial di akar rumput akibat pembelahan politik. Biayanya untuk jangka panjang jauh lebih mahal,” ujarnya.
“Saya tidak punya angka detailnya. Harus dicek ulang. Saya hanya ingin gambarkan, dua pasang kandidatpun punya konsekuensi dana pengamanan yang besar. Apalagi biaya sosialnya, jauh lebih tinggi ketimbang ongkos demokrasi putaran kedua pemilu itu,” tambah dia. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com