palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana untuk 200 ribu unit rumah.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Serta sebagai upaya untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Serta dana P2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Dengan adanya bantuan ini, maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan tersebut.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman PUPR, Senin (1/8/2022).
Hal tersebut menyesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70% atau setara 11 juta rumah tangga.
Kementerian PUPR juga terus memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Kemudian, juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera ntuk meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com