Kenaikan Harga BBM Subsidi Dinilai Ancam Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anis Byarwati menegaskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Solar, dapat menurunkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Anis, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.

“Ke depan tren harga minyak dunia kemungkinan turun, bahkan dalam RAPBN 2023 Pemerintah mengusulkan ICP 90 US dollar,” ujar AnisRabu (24/8/2022).

Perlu diperhatikan pula bahwa inflasi di banyak negara sudah berdampak pada Indonesia.

Di sisi lain, inflasi tahunan sudah hampir menembus 5 persen dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32 persen. “Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahktera (PKS).

Anis menjelaskan saat ini aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi mulai berangsur membaik. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

“Bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan,” ungkapnya.

Anis pun menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM, juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. Selama ini, tambahnya, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya.

“Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat,” tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Ia mengatakan Pemerintah telah menyebut ke depannya situasi ekonomi akan sulit dan gelap, maka sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja. Seperti angkutan umum atau motor roda dua berkapasitas mesin rendah.

“Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat banyak,” pungkas Anis. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati