Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati menggelar audiensi di Ruang Gabungan Kantor DPRD Kabupaten Pati pada Rabu, (7/9/2022) pagi.
Dalam audiensi tersebut, Pengurus Cabang PMII Pati bermaksud untuk merespon adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirasa tidak pro terhadap masyarakat kecil di wilayah Kabupaten Pati.
Peserta audiensi yang berjumlah sekitar 17 mahasiswa tersebut, bermaksud untuk menyampaikan hasil kajian kepada para pimpinan ataupun anggota DPRD Kabupaten Pati.
Namun justru yang terjadi berbeda, para peserta hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Bambang Santoso dengan didampingi oleh salah satu staff Sekretariat Dewan lainnya.
Selain itu, dalam audiensi tersebut juga didampingi langsung oleh Polres Pati yang diwakili oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops), Kompol Sugino selama audiensi berlangsung.
Melalui juru bicara, yang sekaligus Ketua PC PMII Pati, Agus Ulin Nuha menyampaikan hasil kajian yang berisikan setidaknya 4 poin tuntutan.
Diantaranya yakni secara tegas mereka menolak adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kemudian tuntutan Kedua yakni, mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, baik secara nasional maupun di wilayah Kabupaten Pati.
“Jadi kedatangan kami kesini sebenarnya sebagai salah satu respon kita terhadap kenaikan harga BBM ini. Sedangkan tuntutan kita, secara tegas kita menyampaikan menolak adanya kebijakan tersebut,” katanya saat menyampaikan poin tuntutan dalam agenda audiensi tersebut.
Selain itu, para mahasiswa tersebut juga menuntut agar pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan mekanisme penyaluran subsidi dapat diberikan dengan tepat sasaran.
Sedangkan poin tuntutan terakhir, para mahasiswa mendorong Pemkab Pati untuk mengalokasikan 2 persen dana transfer sisa tahun 2022 untuk diberikan kepada tukang ojek, nelayan, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan subsidi di sektor transportasi angkutan umum.
“Kita lanjutkan untuk poin yang selanjutnya yang poin terakhir khusus kami tujukan bagi pemerintah Kabupaten Pati, supaya dapat mengalokasikan 2% DTU bulan Oktober, November, Desember untuk sektor yang terdampak secara langsung kenaikan BBM ini,” pungkasnya. (*)