Rembang, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – PT Pertamina (Persero) melalui SPBU Cabang Rembang-Blora menyelenggarakan rapat koordinasi di lantai 4 Kantor Bupati Rembang pada hari ini, Senin (12/9/2022).
Rapat koordinasi tersebut dalam rangka menyamakan persepsi soal kebijakan pengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji subsidi untuk para nelayan, petani, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 sampai 12.30 WIB itu dihadiri oleh pihak SPBU Cabang Rembang-Blora Abi Satya Nugraha, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto, Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang Herry Martono, Asisten II Bupati Rembang Mardi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rembang, pengusaha SPBU, agen elpiji, serta hadirin lainnya yang terdiri dari nelayan dan petani.
Kegiatan tersebut menyerap aspirasi masyarakat melalui diskusi terkait kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) beberapa waktu silam.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz membuka rapat koordinasi tersebut. Ia menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengurangi pasokan BBM dan elpiji subsidi.
Ia pun mengimbau agar masyarakat mengikuti aturan Pemerintah Pusat dan Pertamina demi bisa mendapatkan BBM.
“Sebenarnya para petani dan nelayan bisa beli asalkan melalui izin dari kepala Dinas yang menaungi. Mereka pun harus mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat dan Pertamina,” ujar Hafidz.
Rapat koordinasi ini bertujuan ada pemahaman yang sama antara SPBU, agen elpiji dan konsumen supaya penyaluran BBM dan elpiji subsidi bisa lebih tepat sasaran.
“Saat ini kami juga mengerahkan satgas karena saya pasti setelah ini diberikan ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Jangan khawatir harapannya subsidi ini tepat sasaran dan dan bisa digunakan,” ungkap Hafidz.
Dirinya menambahkan meski ada gejolak di masyarakat, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan tersebut bukan lain melalui proses panjang dan perhitungan yang matang.
“Kebijakan tersebut para ahlinya sudah masuk dalam sektor tersebut, saya kira itu pilihan yang tepat. Meskipun ada pihak-pihak yang tidak setuju,” tandasnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
