BKD Lakukan Pendataan Non-ASN di Lingkungan Pemkab Rembang, Tercatat Ada 3.503 Orang

Rembang, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui Badan Kepagawaian Daerah (BKD) telah mengadakan pendataan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Afan Martadi menyampaikan pihaknya telah melaksanakan pendataan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.

Dia menjelaskan berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN terdapat sejumlah 3.503 orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pendataan tenaga non-ASN ini dilingkup kerja Pemerintah Kabupaten Rembang dari Inspektorat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perangkat Desa, Sekretariat Dewan, dan Lembaga Pendidikan Negeri.

Lebih lanjut pendataan tenaga non-ASN terdiri dari Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) sejumlah 147 orang dan pegawai non-ASN sebanyak 3.503 orang yang telah terdata.

“Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, kami telah mendata tenaga non-ASN di lingkup pemerintah,” kata Afan saat dihubungi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com, Senin (3/10/2022).

Meski demikian, jika ada tenaga non-ASN yang belum terdata, pihaknya menganjurkan untuk menyampaikan secara resmi dengan datang ke BKD Kabupaten Rembang sampai tanggal 10 Oktober 2022.

“Usul pendataan disampaikan secara resmi atau tertulis melalui badan kepegawaian daerah Kabupaten Rembang mulai sejak tanggal 1 hingga 10 Oktober,” terang Afan.

Sementara setelah pendataan tenaga non-ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, BKD nanti akan melaporkannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setelah pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah, kami akan melaporkan ke Kemenpan dan BKN,” tandasnya.

Afan menegaskan pendataan tenaga non-ASN adalah untuk pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah, bukan proses pemberkasan pengangkatan menjadi pegawai ASN. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati