Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pada agenda Reses masa persidangan pertama tahun 2022/2023, yang digelar pada Rabu, (5/10/2022) di Balai Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Fraksi PDI Perjuangan, Endro Dwi Cahyono singgung terkait implementasi Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Endro Dwi Cahyono, politisi asal Desa Puri Pati mengatakan jika masalah Bansos ini antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Dinas Sosial (Dinsos) harus saling bersinergi supaya penyaluran Bansos bisa tepat sasaran.
“Ini supaya bansos yang diterima oleh masyarakat Kutoharjo dan desa-desa lain bisa tepat sasaran, harus ada sinergi antara Dinsos dan Pemdes,” ucap Endro Dwi Cahyono saat menanggapi sejumlah pertanyaan dari konstituennya.
Sebenarnya problematika terkait masalah BLT atau Bansos, Endro menyarankan tidak usah saling menyalahkan antara pihak satu dan pihak lainnya.
Karena masalah tersebut harus diselesaikan dengan bijak, agar tidak menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari.
Kendati demikian, Endro tetap menampung semua aspirasi yang ada dan akan dibawanya dalam rapat-rapat komisi maupun Paripurna. Agar pihak Dinsos bisa lebih baik mengevaluasi dan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini nanti akan kita komunikasikan ke atas dan memberikan masukan-masukan dalam mengelola data, supaya meminimalisir tidak tepatnya penyaluran DTKS,”pungkasnya.
Di sisi lain, Hartono Kepala Desa (Kades) Kutoharjo mengatakan bahwa bansos BLT yang disalurkan dari Dana Desa (DD) sudah dikelola lebih baik, supaya masyarakatnya bisa mendapatkan hak yang sebenarnya harus diterima. Namun pihak pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran dan sudah mengikuti petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaannya.
“Kami dari pihak Pemdes juga akan selalu mengupdate data, dan bantuan BLT dari DD ini penerimanya akan kami rolling terus, mengingat banyaknya masyarakat Kutoharjo yang hampir mencapai 4.000 KK. Namun kita ini ada keterbatasan anggaran. Pastinya kita sesuai dengan juknis, juklaknya. (*)