Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan menyatakan dukungannya atas kenaikan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Rp4 juta pada tahun depan.
Menurutnya, peran BPD di desa sama krusialnya dengan Pemdes. Jika pemerintah desa mendapatkan Siltap dari APBD, sudah sewajarnya kesejahteraan BPD Juga diperhatikan.
“di komisi A dan banggar kami setuju tunjangan BPD naik. Kalau perangkat lain dapat tunjangan harusnya dapat juga BPD,” ujar Muslihan saat dalam audiensi dengan LKK BPF hari ini (20/10/22).
Hari ini, Kamis (20/10/22) Lembaga komunikasi dan koordinasi BPD (LKK BPD) Pati untuk kedua kalinya mendatangi kantor DPRD Pati untuk mengajukan kenaikan tunjangan tahunan dari Rp1.750.000 menjadi Rp4 juta.
Budiantoro salah seorang anggota LKK BPD mengadu kepada dewan bahwa tunjangannya dalam satu tahun tidak ada 1/10 dibandingkan dengan Siltap Pemdes. Padahal tanggung jawab BPD amat besar berkaitan dengan dana desa.
“Jika perangkat desa dibandingkan dapat Rp2.200.000 per bulannya. Tentu kita tidak ada seper 10 nya. Bagaimana BPD bisa kuat kalau kesejahteraan tidak diperhatikan,” ujar Budi saat mengadu kepada Dewan.
Menanggapi hal tersebut, jelas Muslihan sebagai salah satu anggota Badan anggaran DPRD Pati menyatakan jika kenaikan tunjangan tahunan itu masih bisa dilakukan di tahun 2023 dengan menggeser anggaran di sektor lain.
Anggota dewan dari fraksi PPP itu menjanjikan, saat rapat dengan badan anggaran Dewan dan TAPD akan mengulas permohonan para BPD Pati terkait permohonan kenaikan gaji.
“Kalau Rp4 juta insya allah bisa dicarikan solusi di banggar,” imbuh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati