Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti meminta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.
Hal ini disampaikannya, usai menghadiri audiensi antara BPD dan Anggota DPRD terkait tuntutan Kenaikan Tunjangan dan SK Personal.
Warsiti menuturkan, BPD berperan sebagai badan legislasi yang mengawasi penganggaran dan kinerja perangkat eksekutif desa, selayaknaya DPRD di Pemerintah Kabupaten.
BPD juga yang mengemban amanah untuk melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan desa.
“Karena BPD adalah DPR-nya desa yang harus mengawasi kinerja perangkat,” ujar Anggota Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Pati itu.
Dengan demikian, penggunaan dana desa diharapkan minim dari penyalahgunaan serta tepat sasaran dalam penggunaan.
Menurutnya, pengawasan itu perlu dilakukan, utamanya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Termasuk penggunaan dana desa yang jumlahnya semakin meningkat.
Bukan hanya melakukan fungsi pengawasan, BPD juga diminta bekerja sama dengan kepala desa untuk merencanakan pembangunan, khusunya Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBdes).
Ia menegaskan, untuk mewujudkan hal tersebut, para anggota BPD harus memiliki kompetensi yang memadai, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Dalam hal ini, sinergitas pemerintah sangat diperlukan demi tercapainya pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Hal itu tentunya tak lepas dari peran BPD, mulai dari usulan hingga pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana umum yang tidak hanya terpaku pada infrastruktur. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
