Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah mengapresiasi pelaksanaan gerakan 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 1 Desa Dampingan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
Hal demikian disampaikannya saat dihubungi oleh tim palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com belum lama ini, saat dikonfirmasi terkait dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan program sosial yang salah satunya adalah gerakan 1 OPD 1 Desa Dampingan tersebut.
“Iya mas kalau soal Gerakan 1 OPD 1 desa itu yang jelas kami sangat memberikan apresiasi, bagaimanapun juga itu,” kata Muntamah.
Selain itu, anggota DPRD yang saat ini duduk di komisi D tersebut, juga mengungkapkan bahwa dalam gerakan 1 OPD 1 Desa Dampingan tidaknya hanya berfokus pada Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Pati.
Ia juga mengungkapkan, dalam program tersebut juga diharapkan menyinggung persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dianggap masih carut marut dan perlu adanya perbaikan.
Muntamah menyampaikan bahwa DTKS masih menjadi permasalahan Pemerintah Pusat dan Juga Kabupaten dalam melakukan pemberian bantuan sosial (Bansos) yang dirasa kurang tepat sasaran.
“Kami juga mendorong hak ini tidak hanya berkaitan dengan RTLH saja, tapi juga penting berkaitan dengan DTKS yany masih amburadul. Ini Justru jadi PR bagi Pemerintah dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Diketahui bahwa gerakan 1 OPD 1 Desa Dampingan merupakan program pengadopsian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai cara untuk pengentasan kemiskinan di masing-masing Kabupaten.
Dalam hal ini, Pemkab Pati telah melibatkan setidaknya sebanyak 28 OPD yang melakukan pendampingan di 47 Desa kategori miskin ekstrem di Kabupaten Pati, berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Adv)