Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Keserasian antara pemerintah eksekutif dan legislatif desa, dalam hal ini Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan dalam rangka menyukseskan pembangunan masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut banyaknya permasalahan yang terjadi karena tidak ada sinkronisasi, sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan.
Ali Badrudin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengaku seringkali terjadi permasalahan karena tidak sesuai pandangan politik dan mendapatkan pengaruh negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia berharap yang berada di depan seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang dipimpinya.
“Jika BPD dan kepala desa tidak serasi dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan desa, maka akan berdampak bahkan akan menimbulkan masalah dalam pemerintahan desa,” hal tersebut diungkapkan olehnya saat menghadiri acara Bimbingan Teknis BPD Pati yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu.
“Anggota BPD itu harus bisa merumuskan secara bersama-sama programnya dengan kepala desa, sehingga program tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat desa,” imbuhnya.
BPD juga dituntut memiliki inisiatif untuk menambah sumber daya manusia (SDM) masing-masing. Selain itu, BPD harus meng-upgrade kapasitasnya dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai tantangan yang semakin berat di era globalisasi dan modern.
“Bimtek sangat diperlukan oleh BPD agar dapat berperan aktif dalam membangun desanya masing-masing, mengingat bahwa kapasitas BPD dan kepala desa itu sejajar. Selain itu, tantangan di era modern yang membutuhkan SDM yang mumpuni,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Rohmasudi, Aggota BPD Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil mengungkapkan jika Bimbingan teknis yang digelar seharusnya dilakukan secara periodik, sehingga semua anggota BPD di pati semakin cerdas dan memahami persoalan yang sedang berkembang di Pati.
“Bimtek seperti ini seharusnya dilakukan secara berkala, agar semua anggota BPD di Pati dapat lebih mumpuni secara kapasitas dan memahami isu yang sedang terjadi di Pati maupun nasional,”ujarnya kepada palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com.
Selain itu, menurutnya tidak hanya anggota BPD yang dilakukan Bimbingan Teknis. Namun Kepala Desa seharusnya turut diundang, agar ada sinkronisasi program. “kalau bisa tidak hanya BPD, tapi kepala Desanya juga diundang agar terjadi sinkronisasi program, yang belum sejalan yang dikembalikan ke jalannya biar on the track,” pungkasnya. (Adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati