Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Saiful Ikmal menyebut belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Pati sudah melebihi batas.
Tercatat belanja pegawai Pemkab Pati di tahun 2022 mencapai 34 persen dari anggaran APBD.
Dijelaskannya, Menteri Keuangan RI memberikan rekomendasi batasan maksimal belanja pegawai di tiap daerah sebesar 30 persen.
“Perkembangan belanja pegawai kita 34 persen dari APBD. Hal ini tidak sehat maksimal 30 persen. Kita kelebihan 4 persen,” ujar Ikmal dalam Audiensi dengan DPRD dan forum promotor kesehatan di gedung DPRD Pati kemarin.
Akibat belanja pegawai yang berlebih ini, Kabupaten Pati terancam tidak bisa merekrut pegawai ASN dari golongan PPPK.
Sekedar diketahui, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dibiayai oleh APBD masing-masing daerah. Berbeda dengan PNS yang dibiayai APBN.
Oleh Karenanya, rekrutmen ASN PPPK ditentukan oleh keuangan daerah.
“Ini berpengaruh pada kebijakan Pati apakah kita memungkinkan ada pengadaan lagi atau tidak untuk pegawai ASN,” terang Ikmal.
Adanya Batasan belanja pegawai sendiri diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Undang-undang ini diketahui baru diresmikan pada awal tahun 2022 lalu. Meski demikian, aturan batasan belanja pegawai tersebut diterapkan secara bertahap selama lima tahun sejak undang-undang diterbitkan. (*)
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
