Pemprov Jateng Genjot Aktivasi IKD dengan Upaya Jemput Bola

Semarang, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan upaya jemput bola.

Adapun upaya jemput bola yang dilakukan adalah dengan menyasar ke instansi pemerintah dan lembaga Pendidikan.

Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target aktivasi IKD Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 25 persen dari total perekaman E-KTP di Jateng hingga akhir 2023.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan.

Selain menyasar ke instansi pemerintahan dan Pendidikan, bagi warga yang tengah melakukan perekaman E-KTP juga diwajibkan untuk melakukan aktivasi IKD.

Sebagai informasi, kehadiran IKD bukan berarti dengan meniadakan keberadaan KTP fisik.

Baca Juga :   320 Pemudik Gratis Asal Jateng dengan Moda Kereta Api Diberangkatkan Ke Semarang Hari Ini

“IKD di Jateng ditargetkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Rerata di setiap kabupaten/ kota sekitar 200 ribuan aktivasi. Kalau dihitung masih jauh sekali, baru mencapai sekitar satu atau dua persen paling tinggi,” ucapnya, ditemui di Aula Gotong Royong Dispermadesdukcapil Jateng, Senin (20/2/2023).

Ia mengatakan, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Cukup memiliki telepon pintar berbasis Android, data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tercantum. Adapula Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.

Baca Juga :   Pemprov Jateng Pacu Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni

Dengan hadirnya IKD ini, akan memberikan akses pelayanan publik yang lebih mudah, yaitu dengan melakukan scan kode batang (barcode)

“Komplet harapannya data kependudukan ada di handphone, pelayanan ada disitu, pindah (tempat tinggal) di situ. Untuk negara bisa berhemat karena untuk setiap keping (KTP-El) setiap pencetakan itu sekitar Rp10 ribu, belum yang lain-lain,” urainya.

Terkait keamanan data, Nur Kholis meminta masyarakat tak khawatir. Sebab, selalu ada update keamanan yang dilakukan oleh Kemendagri, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (*)