Rembang, Mitrapost – Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak wajar dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Kabupaten Rembang memicu kecurigaan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Ditemukan lebih dari 40 ribu UMKM terindikasi tidak produktif atau abal-abal.
Awalnya, Bupati Hafidz menemukan jumlah UMKM yang mencapai angka 99 ribu. Jumlah tersebut dinilai janggal jika dibandingkan dengan angka sebelumnya yang hanya berkisar 39 ribu.
“Saya kaget. Wong asalnya 39 ribu kok jadi 99 ribu. Ini ada yang tidak wajar,” ungkapnya.
Setelah dilakukan evaluasi dari dinas terkait, data riil menunjukkan angka 51.600 UMKM yang produktif beroperasi, sementara 40 ribu lebih lainnya disebut UMKM abal-abal. Munculnya banyak usaha abal-abal ini disinyalir karena adanya keinginan pemilik untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.
“UMKM ini cuma ingin dapat (bantuan) Rp 2,4 juta. Ini kan jadi tidak sehat,” tambah Bupati Hafidz.
Menurutnya, tidak ada yang salah jika masyarakat membutuhkan bantuan selama masa pandemi. Namun, dengan adanya sumber data yang tidak selaras dengan fakta, hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan.
“Jadi yang 40 ribu (UMKM) itu abal-abal. Karena misinya hanya ingin mendapatkan bantuan. Gini-gini kalau kami teruskan ya nggak bagus,” tegasnya.
Bupati Rembang menganggap peningkatan jumlah UMKM memiliki dampak positif yang besar bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten Rembang. Apalagi, saat ini sektor tersebut diunggulkan, sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dana dan berbagai kemudahan bagi pemilik usaha dalam rangka mengembangkan usaha sektor UMKM.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebut sebagai pilar ekonomi karena kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran sampai dengan capaian 1,76% pada 2022.
“Sehingga bisa kami simpulkan tidak salah kalau UMKM menjadi pilar ekonomi,” ujarnya. (adv)