Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menanggapi permasalahan penerapan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Penanganan Ikan Terukur (PIT).
Di mana dalam kebijakan tersebut, dianggap merugikan bagi nelayan Pantura khususnya wilayah Juwana.
Melalui salah satu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Suriyanto mengatakan bahwa PIT merupakan pengelompokan kuota berdasarkan kapasitas kapal nelayan.
“Kemudian berkaitan dengan kapal terukur yang mana ini mengelompokkan berdasarkan kuota dari kapal nelayan,” ujarnya Politisi Partai Demokrat tersebut.
Suriyanto menambahkan bahwa pengelompokan kuota tersebut, rentan tidak berpihak pada para nelayan kecil.
Ia menerangkan, apabila kuota kapal yang dimiliki oleh pengusaha besar yang justru akan bisa masuk kuota yang diterapkan.
Sementara untuk nelayan kecil akan kalah persaingan dengan pengusaha besar untuk bisa mencapai kuota tersebut.
“Sehingga kuota ini justru dengan kapasitas besar atau pengusaha besarlah yang nanti akan masuk dalam kuota itu mas,” tambahnya.
Maka demikian, sebagai salah satu anggota dewan dari Kecamatan Juwana, pihaknya mendukung penuh atas penolakan yang dilakukan oleh Front Nelayan Bersatu (FNB) Kabupaten Pati atas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 itu. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
