Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suriyanto menegaskan adanya penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) tidak memberikan keadilan bagi nelayan kecil Pantura, khususnya kabupaten Pati.
Pihaknya berharap supaya pemerintah pusat agar dapat memberikan kebijakan yang merata dan berpihak bagi nelayan kecil.
“Mohon kiranya untuk pemerintah pusat untuk sadar dalam membuat kebijakan yang berkeadilan dan setara bagi nelayan,” ujarnya.
Suriyanto beranggapan dengan adanya penolakan besar-besaran oleh nelayan di Pati terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 dianggap wajar.
Ia menerangkan adanya unsur keberpihakan kepada para pengusaha-pengusaha besar, sehingga nelayan kecil akan merasa keberatan pemberlakuan PP tersebut.
“Misalnya saja soal kapal terukur, yang mana ini pengelompokan berdasarkan kuota, kalau yang kuotanya besar maka imdia yang akan terpenuhi,” jelas anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, Suriyanto sebagai wakil rakyat yang merasa dekat dengan para nelayan menyebutkan seputar keluhan-keluhan yang dialami dengan adanya PP itu.
Diantaranya mengenai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang hanya diperbolehkan pembongkaran ikan hasil tangkapan di satu tempat.
Selain itu juga mengenai penerapan zona penangkapan ikan diatas 12 Mill, kemudian pelabuhan pangkalan hingga Sanksi denda administrasi yang mencapai 1000 persen. (Adv)