Rembang, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan bersama-sama mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Rembang. Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Pemprov akan mengintervensi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), anak putus sekolah dan penyediaan listrik rumah tangga.
“Nanti yang diintervensi provinsi apa. Misalnya, disabilitas ya kan ada indikator disabilitas,” ujar Prapto Raharjo, Kepala Dinsos PPKB.
Sementara itu, terdapat 9 indikator kemiskinan ekstrem. Indikator meliputi RTLH, anak tidak sekolah, tidak memiliki akses listrik rumah tangga, tidak memiliki akses air bersih, tidak memiliki jamban, stunting, makanan, disabilitas, dan tidak bekerja.
Lebih lanjut, Prapto Raharjo menyebutkan ada 125 disabilitas di Rembang yang masuk ke data kemiskinan ekstrem Dinas Sosial Provinsi. Sebelumnya, Pemprov telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang pada 75 disabilitas saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) yang terlaksana beberapa waktu lalu.
“Ini sudah diberikan oleh dinas sosial provinsi, kita ada 125 disabilitas yang masuk data kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Pemkab Rembang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu program Pemkab Rembang yakni pendampingan desa oleh OPD-OPD dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian, diharapkan intervensi dapat berjalan dengan efektif dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Rembang, paling tidak hingga 11-12 persen tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini, angka kemiskinan di Rembang masih berada di kisaran 14,5 persen. (adv)