Isu Ketua KPK Diduga Peras Menteri Pertanian, Kritik Menyeruak

palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Isu Ketua KPK, Firli Bahuri yang diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam hal ini, Firli membantah penerimaan suap dari mantan Menteri Pertanian.

“Saya kira nggak ada orang-orang menemui saya apalagi ada isu sejumlah 1 miliar dolar, saya pastikan nggak ada. Bawanya berat itu. Kedua, siapa yang mau kasih itu,” kata Firli di gedung KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik News, pada Sabtu (7/10/2023).

Kabar ini muncul saat surat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk ajudan dan sopir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) beredar.

Desakan untuk Presiden Joko Widodo menonaktifkan pimpinan KPK juga semakin santer terdengar.

IM57+Institute M Praswad Nugraha turut menanggapi soal perbuatan yang tidak wajar dalam menangani perkara Kementan.

Hal ini mengacu pada alotnya pengeluaran surat perintah penyidikan setelah korupsi naik pada tahap penyidikan.

“Padahal, normalnya penerbitan surat perintah penyidikan ditandatangani oleh pimpinan, dan dikeluarkan dalam bentuk sprindik dalam waktu yang sesegera mungkin dan secara langsung, pasca diputuskannya hasil ekspose perkara korupsi untuk dinaikkannya tersangka pada suatu proses penyidikan,” kata Praswad.

Praswad pun meminta para petugas untuk bertindak cepat menangani isu pimpinan KPK yang terlibat dalam pemerasan.

“Sebagai wujud pencegahan konflik kepentingan seharusnya presiden menonaktifkan komisioner yang diduga terlibat kasus pemerasan serta larangan dalam melakukan segala intervensi dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Pertanian,” jelas Praswad.

“Hal tersebut bukan hanya bermanfaat untuk kelanjutan penanganan kasus dugaan pemerasan yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi juga terhadap integritas dan independensi penanganan kasus korupsi di Kementan yang sedang ditangani KPK,” imbuh dia.

Preswad menjelaskan kepolisian seharusnya mengusut tuntas laporan dugaan pemerasan tersebut.

“Kepolisian seharusnya bekerja untuk membongkar dugaan pidana korupsi atas penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK untuk menghindari digunakannya kasus tersebut sebagai bahan barter,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati