Debat Panas Politikus PDIP Vs Golkar soal Petugas Partai

palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Debat panas terjadi pada politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan dengan Nusron Wahid, politikus dari Partai Golkar.

Debat dimulai pada istilah petugas partai. PDIP mengaku tidak masalah dengan istilah tersebut, namun Nusron mengatakan hal tersebut salah.

Semula Panda mengungkapkan Presiden RI ke-1 Sukarno  berpendapat politik merupakan kumpulan kekuatan yang alatnya partai politik.

“Siapa yang di partai, ada petani, ada sarjana, tidak ada kelas ini. Ada pegawai bank, ada ini. Demokratis di dalam partai ini. Rapat lah mereka untuk melakukan program, siapa yang melaksanakan? Petugas partai. Ada yang di DPR, ada di pemerintahan,” katanya.

Panda mengaku heran dengan banyaknya orang yang menghina istilah petugas partai. Baginya, petugas partai yaitu jabatan terhormat, ia menjadi Ketua DPD PDIP Sumatera Utara sebagai petugas partai. Dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP juga petugas partai.

“Lantas petugas dihina-hina, merasa terhina sebagai presiden dibilang petugas partai. Itu sombong, tinggi hati, pamali itu. Nggak pantas ngomong begitu,” tutur Panda.

“Kalau sampai mengatakan, kemudian direndahkan nilai petugas partai, padahal petugas partai itu jabatan terhormat. Megawati itu petugas partai, saya di Sumatera Utara itu petugas partai,” katanya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Nusron Wahid, politikus Golkar. Ia mengatakan petugas partai bukanlah istilah umum. Saat kader sudah menjabat dalam instansi public, maka mereka adalah milik rakyat.

“Yang opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kami memahami bahwa fungsi partai itu mencetak kader bangsa, salah satunya. Selain melakukan pendidikan politik,” katanya.

“Setelah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua. Bukan petugas partai, menurut saya,” sambungnya.

Menurutnya, jika orang menjadi presiden berkat dukungan kader partai politik, maka orang itu tidak lagi menjadi petugas partai karena tugasnya untuk kemajuan rakyat Indonesia.

“Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia. Petugas rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka sejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia,” katanya.