Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Badan Perencanaan Pembamgunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati menggelar pembahasan regulasi kebencanaan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertempat di aula Bappeda Pati, Rabu (22/11/2023).
Turut hadir diantaranya Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Anggota Komisi C DPRD Pati, BPBD Kabupaten Pati, BPBD Provinsi Jateng, Dinsos P3AKB Pati, DLH Pati, DLHK Jateng, Ormas terkait, dan stakeholder terkait lainnya.
Diketahui, dalam FGD tersebut merupakan dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menuju tahun Indonesia Emas pada tahun 2045.
Sehingga, melalui pembahasan ini bisa melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait dalam koordinasi program bisa lebih terintegrasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan sinergritas.
Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Prof ign. Sriyana sebagai narasumber dalam FGD kebencanaan mengatakan bahwasannya ke depannya perlu adanya grand desain sesuai dengan SDG’s (Sustainable Deveopment Goals).
“Yang pertama saya mengapresiasi Kabupaten Pati dulu ya. Dengan kehadiran saya di sini memberikan masukan bahwasannya konsep apa yang ditawarkan supaya kebencanaan ini bukan hanya menyalahkan pemerintah saja, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan sesuai dengan SDG’s bahwa tidak satupun yang terlewatkan, tidak satupun yang terikat, semua harus terikat,” ungkap Prof ign. Sriyana usai kegiatan.
Selain itu, juga perlu ada grand desain dalam upaya kebencanaan sebagai dasar pelaksanaan berikutnya. Hal itu karena, ketika tidak ingin mengalami bencana, setidaknya perlu ada perencanaan yang harus dilakukan dengan terukur, mengingat Kabupaten Pati saat ini belum terukur.
“Karena selama ini kurang terukur di Pati. Ya meskipun para OPD terkait sudah melajukan koordinasi, akan tetapi tidak terintegrasi. Dalam artian tidak ada simbol, dan tidak bisa terwujud dengan adanya sinergritas itu,” tambahnya.
Kendati demikian, dengan adanya FGD dalam regulasi kebencanaan yang menyertakan grand desain bisa terlaksana dan berkolaborasi baik dengan lembaga, dinas, OPD, hingga desa terkait.
“Sehingga nanti dengan dokumen grade desain itu tadi dipakai dasar oleh lembaga yang bebas berkolaborasi dan ini juga sesuai dengan SDG’s yang terbentuklah lembaga-lembaga yang tangguh, berbasis, berkolaborasi. Dan juga kementerian, dinas provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Ada pula perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, media, dan legislatif. Intinya semua harus terlibat. Bersama-sama merawat, melestarikan ibu pertiwi di Pati lestari,” harapan Prof ign. Sriyana. (*)