Isu Pertahanan Jadi Alat Serang, TKN Menilai Tak Etis sebab Debat Disaksikan Perwakilan Dunia

palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Prabowo Subianto, calon presiden (Capres) nomor urut 2 mengungkapkan kekecewaannya sebab isu pertahanan digunakan menjadi alat serang.

Dalam hal ini, Meutya Hafid selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengatakan ketidaketisan isu pembahasan sebab debat disaksikan oleh perwakilan dunia.

“Kemudian ini dijadikan alat untuk menyerang, ini yang tadi beliau sampaikan tidak etis dan tidak elok debat ini disaksikan oleh para duta besar, debat ini disaksikan oleh perwakilan dunia,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Meutya menyebut masalah pertahanan sangat strategis sekali bagi negara, jadi dianggap bukan isu kecil lagi.

“Isu ini bukan sebuah isu yang kecil, ini sangat strategis, seharusnya negara menjadi satu urusan pertahanan dan luar negeri,” kata Meutya.

Prabowo juga disebut tidak nyaman terlebih isis debat isinya menentang pertahanan Indonesia.

“Makanya beliau menyampaikan bahwa beliau agak kurang nyaman dengan hasil dari debat hari ini yang isinya justru seolah mempertentangkan pertahanan di dalam negeri,” kata dia.

Perlu diketahui sebelumnya, Prabowo mengatakan kekecewaannya setelah menjalani debat.

“Tadi, boleh saya komentar sedikit, saya agak-agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Ia mengatakan narasa kedua capers mencerminkan bukan seorang negarawan. Kedua paslon juga dinilai menyampaikan data yang keliru.

“Pertahanan adalah sakral. Dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin,” katanya.

“Dan yang aneh adalah baik paslon 1. Partai-partai pengusungnya kan PKB, NasDem dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP dan PPP. Mereka semuanya ada dalam komisi I DPR,” kata dia.