Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Tercatat sebanyak 15.605 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati belum tersentuh dana perbaikan hingga dengan awal 2024 ini.
Hal tersebut menjadi satu persoalan serius lantaran jika mengacu pada penganggaran RTLH, masuk dari berbagai program, dari mulai program Pemerintah Pusat, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Pati, serta dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Bahkan, pelaksanaannya melibatkan TNI melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG), program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Namun sejauh ini program tersebut tak membuahkan hasil yang signifikan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Joko Cipto Cahyono mengungkapkan bahwa penanganan RTLH dari tahun 2017 hingga 2023 sudah menyentuh sebanyak 17.673 unit.
Dari belasan ribu jumlah RTLH, 331 di antaranya menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Sedangkan, yang belum tertangani di Kabupaten Pati masih sebanyak 15.605 unit RTLH.
“Masih banyak RTLH yang belum tertangani disebabkan anggaran yang terbatas,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya.
Ia mengaku, pada tahun ini Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pati hanya mampu menangani RTLH sekira 20 unit saja. Ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 17 unit RTLH.
“Untuk RTLH tahun 2024 ini lebih banyak, tapi itu berupa PK (Peningkatan Kualitas), tidak membangun dari awal, karena anggarannya terbatas,” tuturnya.
“Unitnya ada 20, tapi nanti dibagi dengan program dari pihak lain, misalnya Program TMMD ada 12 rumah, program PKK ada 4 rumah dan P2BG 4 rumah,” katanya.
Ia mengungkapkan masing-masing unit akan mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta. Namun, bantuan yang diberikan bukan berupa uang, tapi berbentuk material. (Emka)

Wartawan palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com