palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Pakar hukum tata negara Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie menanggapi pernyataan capres 03 Ganjar Pranowo yang akan mengajukan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 dan pilpres 2024.
Menurutnya, pihak Ganjar hanya menggertak karena mengajukan hak angket dan hak interpelasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelidikan.
“Hak angket itu kan hak, interpelasi hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja,” kata Jimly dikutip dari detiknews, Jumat (23/2/2024).
Selanjutnya, mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan dugaan kecurangan selalu terjadi disetiap pelaksanaan pemilu sejak tahun 2004.
“Tapi saya berharap mudah-mudahan ya gini, setiap pemilu sejak 2004 selalu riuh, selalu seru. Nah selalu ada tuduhan kecurangan. Tapi kecurangan itu ada di mana-mana menguntungkan semua paslon. Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 01, ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03,” ujarnya.
“Jadi itu tidak bisa dituduh terstruktur langsung dari atas ada perintah nggak. Ini kreativitas lokal sektoral ya buktinya banyak kasus yang masing-masing merugikan tiga-tiganya, nah jadi selalu dalam sejarah pemilu kita ada nih yang kayak kayak gini,” sembungnya.
Kemudian, Jimly menjelaskan bahwa ada tiga lembaga khusus yang dibentuk untuk mencegah terjadinya dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan bahwa hal tersebut hanya terjadi di Indonesia.
“Nah itulah sebabnya kita bikin Bawaslu, itulah sebabnya kita bikin saksi dan prosesnya itu ada mekanismenya. Bahkan kalau tidak selesai di Bawaslu ada di DKPP, di seluruh dunia tidak ada,” ujarnya.
“Ada KPU, Bawaslu, DKPP, 3 lembaga khusus ngurusin pemilu nggak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia,” tutupnya.
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com