palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Bantuan sosial (Bansos) diketahui mengalir deras menjelang pemilihan presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu.
Tentunya hal ini menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu. Dan dibahas oleh salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial.
Menteri Sosial, Risma juga turut menghadiri rapat bersama dengan sejumlah anggota DPR Komisi VIII.
Salah satu Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis pun bertanya berkenaan dengan sumber anggaran Bansos yang disalurkan pemerintah pada Januari-Februari 2024 lalu.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan.
“2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?,” imbuh dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P My Esti Wijayanti juga mengatakan bansos pangan mengalir deras pada Pilpres 2024.
“Saya mendapat catatan di 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iksan bahwa lumrahnya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi di 2024 ini memang keluarnya cukup membuat terkaget-kaget, be..ber..ber, di Januari-Februari,” kata Esti.
“Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya juga ke banyak titik, ada beras bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, orang tahunya bansos. Itu mengalir tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Kami membutuhkan ini (jawaban) untuk bisa mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab,” tambah Esti.
Risma yang hadir pada saat itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Menteri sosial tersebut mengaku Surat Perintah Membayar (SPM) keluar pada 26 Januari, sehingga wajar jika distribusi Bansos terjadi pada tahun politik.
Anggaran Program Perlindungan Sosial pemerintah Rp 497 triliun. Kemensos sendiri mendapat alokasi sekitar Rp 78 triliun untuk tahun 2024 ini. Ia tidak mengurusi segala hal yang di luar penugasan.
“Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” tegas Risma.
“Tapi yang jelas, kami tidak memberikan itu (bansos) di luar ini, kami di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta ke Kemenkeu,” sambungnya.
Ia menceritakan Kemensos tidak pernah memegang langsung dana jumbo, namun kementerian keuangan.
Mensos Indonesia tersebut menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak terikait dengan bansos yang memborbardir saat bulan-bulan menjelang Pilpres 2024.
“Nggak tahu saya (banjir bansos),” kata Risma.
“Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Aku nggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi,” sambungnya.
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
