Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Terdapat beberapa kasus siswa kurang mampu di Pati yang tidak mendapat beasiswa, salah satunya yaitu siswi Sukolilo yang tidak memakai seragam karena masalah ekonomi.
Hal tersebut pun membuat Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah angkat bicara. Ia mengatakan pendataan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kurang valid.
Menurutnya, beasiswa untuk siswa tidak mampu banyak. Jika benar peristiwa siswi tak memakai seragam benar adanya, Muntamah menyebut Pemkab harus jeli terkait dengan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Misalnya ada program Indonesia pintar (PIP) dan program keluarga harapan (PKH). Oleh sebab itu, saya mendorong dinas terkait untuk validasi data bantuan untuk siswa tidak mampu agar tidak ada yang kelewatan,” kata Muntamah.
“Supaya yang tidak mampu masuk ke PKH melalui musyawarah desa. Bila sudah masuk kan mendapatkan bantuan,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Muntamah menyebut desa harusnya benar-benar mengetahui kondisi masyarakatnya. Sehingga validasi dan verifikasi dinas terkait tepat sasaran.
“Kan itu lewat musyawarah desa kemudian masuk aplikasi SIKS-NG. Dinsos perlu validasi dan verifikasi datanya. Dinsos harus sungguh-sungguh melakukannya,” ucapnya.
Ia juga mengatakan Disdikbud harus jeli terkait dengan sasaran bantuan agar tepat sasaran.
“Itu ada kartu Indonesia pintar (KIP) juga terhubung dengan DTKS, oleh sebab itu, Disdikbud juga harus jeli. Mana siswa yang tak dapat bantuan harus dikomunikasikan agar tidak terjadi persoalan. Ini kan kompleks masalahnya. Harus ada kesinergian antar OPD,” tegasnya.
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com