Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Dewan harap tidak ada pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan.
Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Didin Syafrudin. Ia mengatakan jika hal tersebut terjadi, sekolah dan oknum yang mewajarkan harus ditindak dengan tegas.
“Kalau kemudian ditemukan ada sekolah yang melakukan itu, harus ditindak dengan tegas,” tegasnya.
Menurutnya, pungli berupa pembayaran iuran dengan berbagai alasan tidak jelas yang dibebankan kepada para siswa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, pihaknya menghendaki penindakan tegas sekolah yang tidak mentaati aturan.
Seluruh instansi pendidikan yang berstatus negeri, seharusnya telah menerima anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarannya sesuai dengan kebutuhan sekolah.
“Yang namanya pungli atau apapun itukan tidak ada landasan dan juga dasar hukumnya, jadi ya memang harus ditindak,” imbuh anggota dewan yang duduk di komisi D tersebut.
Didin menambahkan, DPRD Pati juga terbuka dan siap untuk menerima aduan dari masyarakat dengan melampirkan bukti yang jelas. Ia mengatakan dinas terkait juga perlu dilibatkan untuk menangani hal ini.
“Sebagai mitra dari Dinas Pendidikan tentunya kami siap dilibatkan, syukur-syukur malah ada yang melapor ke kami, yang penting ada fajar dan bukti atas tindakan pungli itu,” jelasnya. (Adv)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
