Bawaslu Jakarta Surati KPU soal Dugaan Joki Pantarlih

palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Bawaslu Jakarta mengirimkan surat ke KPU Jakarta soal perbaikan prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, mengaku telah menemukan kesalahan dalam proses coklit.

Menurutnya, ada dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) karena sejak dimulainya coklit pada 24 Juni 2024, pihaknya mengawasi kinerja pantarlih.

“Ya diduga sepert itu. Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit. Persoalan daftar pemilih ini fundamental & hak memilih itu hak konstitusional warga. Dalam hal ini Bawaslu DKI memastikan KPU DKI tidak boleh main-main dalam proses coklit, mesti cermat, akurat, muktahir & komprehensif,” kata Benny dilansir detikcom, Selasa (16/7/2024).

Oleh karena itu, Bawaslu Jakarta menyurati KPU Jakarta agar dilakukan perbaikan. Benny menegaskan pihaknya akan terus pengawasi hak pemilih.

“Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kepada KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan,” ujar Benny.

“Kami melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan patroli kawal hak pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah dicoklit,” sambungnya.

Selanjutnya,, dia menceritakan Pilkada 2017 lalu yang mana banyak pemilih tak dapat menggunakan hak suara karena daftar pemilih carut marut berawal dari coklit.

“Ada banyak pemilih tidak bisa nyoblos, karena sengkarut proses penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat, cenderung pakai jalan pintas sehingga hal ini harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Bawaslu akan memberikan tindakan tegas jika pantarllih terbukti tak menjalankan tugas sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Sejauh ditindaklanjuti, kecuali tidak diindahkan maka ada sanksi administratif dan atau pidana,” imbuhnya. (*)