Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pati, Zamroni membantah jika Sudewo dan Risma Ardhi Chandra sudah mendapatkan surat rekomendasi dari partainya.
Hal itu dikatakan Zamroni menanggapi surat rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan untuk Sudewo dan Risma Ardhi Chandra di Pilkada Pati yang telah tersebar di beberapa grup Whatsapp.
Adapun surat itu belum mencantumkan nomor dan tanggal ditetapkannya rekomendasi. Bahkan, surat yang tersebar tersebut belum ada tanda tangan dari Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Baru ada tanda tangan Sekjen Moh. Arwani Thomafi.
Menurut Zamroni, sejauh ini DPP PPP dipastikan belum mengeluarkan surat rekomendasi resmi kepada calon Bupati Pati dan calon Wakil Bupati Pati. Apabila sudah ada surat rekomendasi dari DPP PPP, pihak DPC PPP akan diberitahu dan akan mengambil surat rekomendasi bersama dengan pasangan calon yang dapat rekomendasi.
Zamroni pun menyayangkan beredarnya surat rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan untuk Sudewo dan Risma Ardhi Chandra di Pilkada Pati, yang keabsahannya masih dipertanyakan.
“Sampai saat ini, kita DPC PPP Pati belum menerima. Bahkan kita juga belum dikonfirmasi lebih dulu terkait turunnya rekomendasi dari DPP,” katanya.
“Kalau kita melihat selebaran yang berbentuk surat rekomendasi itu jauh dari surat rekomendasi yang sebenarnya. Mestinya harus ada nomor surat, ada tanda tangan serta tanggal dikeluarkan surat itu,” sambungnya.
Maka dari itu, DPC PPP Pati belum menganggap surat rekomendasi itu ada. Mengingat jika melihat dari mekanisme yang lazim berlaku di PPP, DPC bakal dipanggil oleh DPP terkait rekomendasi.
“Mekanisme yang lazin berlaku di PPP itu, pemberian rekomendasi nanti DPC dipanggil ke DPP, dan secara simbolis nanti diserahkan. Kita juga akan menandatangani bahwa kita sudah mengambil rekomendasi,” ucapnya kepada palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com, Kamis (22/8/2024).
Ia mengungkapkan, pihaknya hingga kini masih menunggu surat rekomendasi yang sebenarnya dari DPP PPP. Sebab, surat rekomendasi dari DPP akan dibawa ke KPU sekaligus dimasukkan ke aplikasi Selonkada.
“Kita menganggap surat rekomendasi itu abal-abal. Karena surat yang beredar bisa dikatakan “ilegal”, meskipun sudah ada tanda tangan dari Sekjen DPP,” paparnya. (*)
Wartawan palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
