palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Mahasiswa dan warga Papua menggelar aksi demo pada hari ini Senin (4/11/2024). Mereka menolak program transmigrasi di Tanah Papua yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua sempat mendesak aparat agar bisa menuju ke Kantor DPRD Papua Barat.
Hal itu membuat massa dan aparat kepolisian saling bersitegang di kawasan perempatan Makalow, Manokwari, Papua Barat.
Dalam demo yang dilakukan, Kordinator Aksi, Yulianus Niko menyoroti mengenai status tanah di Papua yang banyak berubah menjadi milik negara.
“Petak-petak tanah bagi para transmigran pertama kali dibuka di kawasan Aimas, Sorong, Papua Barat Daya,” ujarnya.
“Tanah tersebut sebelumnya diwariskan secara turun temurun, namun pemerintah mengubah status tanah menjadi milik negara,” lanjutnya.
Meski program transmigrasi sempat dihentikan dengan adanya Keputusan Gubernur Irian Jaya saat itu, Barnabas Suebu.
Namun dengan adanya otonomi khusus disebut bisa menyebabkan program transmigrasi berlanjut lebih masif.
“Di Merauke, Papua Selatan, 10 distrik ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi oleh Suharto melalui keputusan presiden,” ujarnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan jika kawasan transmigrasi memiliki indeks tertinggi.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 menunjukkan, daerah dengan kawasan transmigrasi memiliki indeks tertinggi, secara berturut-turut Kota Jayapura, Timika, Biak, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Nabire berada di urutan pertama pada IPM 2023, ditambah Kota Sorong dan Manokwari,” ujarnya.
Kemudian hasil sensus BPS 1971-2000 menunjukkan jika laju pertumbuhan penduduk Papua lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk non-Papua.
Menanggapi demo yang digelar, Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan bahwa ada tiga fraksi di DPRD yang menolak program transmigrasi. Meski begitu, pihaknya mengaku akan tetap menindaklanjuti tuntutan aksi demo.
“Tanpa demo, kami di DPRD sudah menyatakan penolakan dari tiga fraksi,” ujarnya.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme internal dan akan melaporkan ke pimpinan DPRD di Pusat,” lanjutnya. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
