palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik disebut mengalami kebocoran. Hal ini karena penyalurannya tidak tepat sasaran.
Dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa nilai kebocoran tersebut bahkan mencapai Rp100 triliun.
“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, dikutip dari Detik Finance pada Senin (4/11/2024).
Saat ini, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menggodok skema baru terkait dengan penanganan subsidi.
Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas.
“Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” tutur dia.
Salah satu opsi yang digodok ini adalan penyaluran bantuan dengan cara BLT atau Bantuan Langsung Tunai.
“Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending,” tutur dia.
Bahlil mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk membahas ini karena hanya diberi waktu dua minggu untuk melaporkan hasil pembahasan skema subsidi baru.
“Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com