palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto mempertanyakan mengapa petani sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Dalam hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alur pupuk subsidi sangat panjang hingga menyentuh 145 regulasi. Yang mana di dalamnya terdapat 12 kementerian dan lembaga (K/L).
“Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, dikutip dari Detik Finance Rabu (4/12/2024).
Pemerintah saat ini disebut telah mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi, yang mana tidak perlu melalui 12 kementerian namun cukup mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian.
“Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” beber dia.
Aturan penyaluran pupuk subsidi ini nantinya akan termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres).
“Alhamdulillah Pak Presiden sudah setuju, kita direct, Kementan tanda tangan, tidak terlibat lagi 12 Kementerian tadi,” jelasnya.
Selain itu, Pemeritah juga akan membuat pengadaan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
“Kami memohon saat ratas (rapat terbatas) pupuk itu bukan rupiah tetapi kuantum dalam APBN. Kalau bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum, karena tanaman butuh jumlah, 9,55 juta ton, insyaallah pupuk aman,” pungkasnya. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com