palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Demo buruh digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari ini Rabu (18/12/2024). Ribuan buruh turun ke jalan guna mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
Para buruh menuntut agar upah yang ditetapkan layak untuk tahun 2025, dengan fokus pada UMK dan UMSK.
“Kami akan melakukan pengawalan detik-detik penetapan,” ujar Koordinator Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat), Aulia Hakim.
Penetapan kenaikan UMSP dan UMSK sebesar 5 persen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU Xii/2023, dinilai penting.
“Kami berharap Gubernur Jawa Tengah menetapkan UMSP sebelum masa tugasnya berakhir,” jelasnya.
Penetapan UMSP sangat penting sebagai dasar pembahasan UMSK yang dijadwalkan pada hari yang sama.
“Kami berharap beliau meninggalkan warisan yang baik untuk buruh Jawa Tengah, yang merupakan penyumbang pajak terbesar di provinsi ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik alasan penundaan pembahasan upah karena kurangnya waktu. Hal itu disampaikan oleh pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Pembahasan sektoral sebenarnya sudah dilakukan untuk beberapa sektor, namun tiba-tiba ditunda dan baru akan dibahas pada 2025. Ini melanggar amanah konstitusi,” jelasnya.
Sementara itu, UMP Jateng 2025 naik sebesar 6,5 persen dari Rp 2.036.947 pada 2024 menjadi Rp2.169.349.
Penetapan UMP ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar mereka tidak dibayar di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku. (*)