Rencana TNI Produksi Obat, BPOM Sebut Bisa Perkuat Ketersediaan dan Distribusi Obat

palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.comBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan produksi dan distribusi obat-obatan bisa memperkuat ketersediaan dan distribusi obat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Ia menyebut jika stok obat yang terbatas ditambah masalah distribusi menjadi penyebab harga obat di Indonesia tinggi.

Oleh karena itu, ia menilai jika keterlibatan TNI dalam produksi dan distribusi obat bisa menjadi solusi.

“Kita tahu obat-obatan kan banyak sekali bahan baku kita masih lebih dari 90 persen (impor). Harga obat-obat kita, obat-obat tertentu, masih lebih mahal dari negeri tetangga,” ujarnya dilansir dari Kompas.

“Mungkin dengan keterlibatan TNI bisa mempermudah proses ketercukupan obat-obatan kita yang masih kurang sekarang ini,” lanjutnya.

Produksi obat di dalam negeri saat ini banyak didominasi swasta. Namun yang menjadi permasalahan, jelasnya, adalah terkait bahan baku. Karena Indonesia masih bergantung pada impor, misalkan saja untuk kapsulnya.

“Kalau dalam konteks swasta kan kita tahu ada 240-an perusahaan obat. Di situ ada manufacturing-nya, ada pabriknya, ada 3.000-an distributor obat, tapi kan salah satu masalah kita adalah ketersediaan bahan baku,” jelasnya.

“Contoh paling konkret, kapsul obat. Kapsulnya itu masih 100 persen kita impor,” lanjutnya.

Dengan kerja sama Kementerian Pertahanan (Kemenhan), ia berharap bisa menguatkan kemandirian produksi obat dalam negeri.

Pihaknya pun bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membangun nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Pertahanan.

“Hubungannya dalam apa? Yang berhubungan dengan kita tahu bahwa di Kementerian Pertahanan, di TNI ada lembaga obat, lembaga farmasi, yang keinginannya untuk memproduksi obat-obatan sendiri,” jelasnya.

Selain itu, rumah sakit milik TNI dan Polri di seluruh Indonesia juga dapat mendukung ketersediaan obat nasional.

“Dalam konteks itulah, maka Bapak Menteri Pertahanan berpikiran ingin mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, bagaimana menjadikan kebutuhan obat nasional itu bagian dari ketahanan nasional,” kata Taruna.

Pihak BPOM pun mendukung hal itu karena dinilai sejalan dengan misi BPOM untuk mewujudkan kemandirian obat nasional. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati