Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Perangkat Desa Jembulwunut, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Suyadi alias Cuk, mengkritisi kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati.
Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan tanpa ada sosialisasi yang jelas hingga ke tingkat perangkat desa, sehingga memicu gelombang penolakan dari masyarakat.
“Tidak ada sama sekali sosialisasi PBB-P2 sampai ke perangkat desa,” ucapnya yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Merah Putih, Selasa (19/8/2025).
Ia mengungkapkan, di lapangan banyak warga yang memilih tidak membayar karena merasa beban pajak yang ditetapkan terlalu berat.
“Ketemuannya di lapangan, banyak masyarakat tidak mau bayar. Alasannya jelas, karena kenaikannya tidak wajar,” lanjutnya.
Cuk bahkan mencontohkan kasus ekstrem di desanya, dimana pajak yang semula sebesar Rp222 ribu melonjak menjadi Rp6 juta.
“Awalnya hampir seribu persen kenaikan. Setelah ada koreksi, baru diturunkan menjadi Rp250 ribu. Tapi kejadian seperti itu bukan hanya di Jembulwunut, melainkan juga di desa-desa lain,” terangnya.
Penolakan masyarakat terlihat jelas dari minimnya realisasi pembayaran. Di Desa Jembulwunut sendiri, dari target Rp139 juta, baru terealisasi Rp16 juta.
“Itu pun sedikit sekali, mayoritas warga menolak karena merasa keberatan. Ada yang bayar karena merasa tertekan, tapi sebagian besar tidak,” paparnya. (*)
Wartawan palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
